Dalam surat resmi bernomor 808/HMSP – 45/VIII/2009 itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten, Nandy Mulya menyatakan, tiga akun Facebook yang dilaporkan kepada pengelola situs jejaring sosial Facebook itu adalah Akun atas nama Ratu Atut Chosiyah, Hj. Ratu Atut Chosiyah dan Ratu Atut Chosiyah Tomet. Suratnya sendiri dikirimkan ke pengelola Facebook.com.

“Akun-akun itu berpotensi menimbulkan fitnah bagi pemerintah dan Gubernur Banten sebagai lembaga konstitusional. Untuk itu, kami meminta pengelola situs jejaring sosial Facebook.com untuk segera menutup akun-akun yang secara ilegal mengatasnamakan Gubernur Banten, Hj. Ratu Atut Chosiyah,” kata Nandy.

Dirugikan
Beberapa waktu lalu, Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah, mengaku difitnah dan dipusingkan oleh blog dan facebook “ilegal” yang mengatasnamakan dirinya.

“Jelas ibu sangat dirugikan dengan hadirnya facebook tersebut, sebab Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan dan kritikan yang disampaikan dikarenakan tidak tahu passwordnya,” kata Atut beberapa waktu lalu.

Ia melihat ada empat blog dan facebook yang mengatasnamakan dirinya dan semua itu sama sekali bukan dirinya atau stafnya yang membuat blog dan facebook tersebut.

“Saya tidak tahu, siapa yang membuatnya, karena saya juga tidak tahu alamat dan passwordnya,” kata Atut.

Sementara, sejumlah komentar yang masuk kedalam facebook itu selain banyak kritik dan saran juga tak sedikit yang menghujat baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.

“Jelas Ibu sangat dirugikan, bagaimana tidak, Ibu tak bisa menjawab berbagai pertanyaan dan kritikan yang disampaikan,” ujarnya.

(Herizal)

Hal tersebut merupakan salah satu hasil keputusan Rapat Dengar Pendapat TP2LS DPR dengan Pemerintah yang diwakili BPLS dan PT Lapindo Brantas di Jakarta, Kamis (18/6). Menurut Wakil Ketua TP2LS Priyo Budi Santoso, peraturan yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi.

TP2LS mengusulkan, revisi dilakukan pada pemberian landasan hukum kepada Badan Penanggulangan untuk menanggulangi semburan yang sebelumnya dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, mengatur kembali tahapan pembayaran 80 persen tiga desa. Tiga desa itu, Besuki, Kedung Cangkring dan Penjarakan.

Priyo Budi mengatakan, hal itu dimaksudkan agar pembayaran yang menggunakan APBN 2008 penanganan masalah sosial tidak dikaitkan dengan ketentuan pasal 15 ayat 2 Perpres 14/2007, dan pembayaran 80 persen dibayar bertahap 30 persen anggaran 2009, 30 persen anggaran 2010 dan 20 persen anggaran 2011.

Tim pengawas juga mendesak Menteri Keuangan mempercepat pencairan anggaran APBN untuk pembiayaan infrastruktur, dan relokasi tanah dan bangunan. Begitu pun, kata dia, dalam relokasi itu dengan mekanisme konsinyasi.

“Maka kepala BPN harus segera mengambil langkah hukum yang bersifat lex specialis terhadap mekanisme konsinyasi dalam waktu tiga hari,” tegas Priyo Budi.

Mengacu keputusan pengadilan atas semburan lumpur sebagai faktor alam, sebagai putusan inkrah. Berdasarkan fakta hukum, Tim mendesak pemerintah segera tetapkan status kejadian lumpur berdasarkan undang undang yang ada.

“Pemerintah harus segera tetapkan status untuk proses yang lain,” katanya. Misalnya, dalam kepastian proses hukum pidana yang ditangani Polda Jawa Timur dengan memperhatikan fakta-fakta hukum.

Namun, TP2LS tetap minta PT Lapindo untuk menyelesaikan komitmen sosial dalam peta berdampak sesuai perpres 14/2007. Diluar itu penanggulangan agar ditangani dan dibiayai Pemerintah, termasuk upaya penanggulangan semburan Lumpur penanganan tanggul utama sampai Kali Porong yang selama ini dibiayai Lapindo agar segera dibiayai Pemerintah.

Sementara Wakil Ketua Dewan Pengarah BPLS, Bachtiar Chamsyah mengakui dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo banyak kendala. Bachtiar mencontohkan, Badan ini kesulitan dalam menyelesaikan penanggulangan lumpur, seperti payung hukum bagi Badan Penanggulangan dalam mengambil tugas PT Lapindo Brantas dalam mengatasi lumpur, dan anggaran yang belum bisa cair yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Anny Ratnawati mengaku Departemen Keuangan tidak bisa mengeluarkan anggaran jika tanpa landasan yang kuat. Karena, kata dia, dalam penanganan lumpur itu sesuai dengan Peraturan Presiden dilakukan oleh PT Lapindo. “Kami tidak bisa mengalokasikannya,” katanya. Sebenarnya, kata dia, ada jalan keluar dalam masalah ini dengan menggunakan mekanisme dana talangan.

Menurut Bachtiar, PT Lapindo Brantas Inc akan membutuhkan dana Rp 10 triliun hingga penyelesian kasus penanganan sosial. “Saat ini masih kurang Rp 2,3 triliun hingga tuntas,” ungkap Bachtiar. (rnd)

”Di lokasi anjungan yang mau ditimbun, disitu ada tiga saluran pembuangan akhir. Untuk itu, akan dibuat saluran darurat sehingga pembungannya tetap ke pantai,” papar Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulsel Syarif Burhanuddin yang ditemui seusai melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Makassar di Kantor Balaikota, kemarin.

Hadir dalam pertemuan tertutup itu Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin,Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar Ridwan Muhadir, Kepala Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Makassar Syaiful Saleh dan sejumlah pejabat lainnya. Syarif Burhanuddin menambahkan, jika pengadaan IPAL dapat terealisasikan pada tahun depan, maka saluran darurat tersebut akan dialihkan ke lokasi IPAL sehingga pembuangan tidak langsung ke Pantai Losari.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar Ridwan Muhadir menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan model saluran tersebut. Bahan yang digunakan dalam pembuatan saluran itu itu dengan memakai goronggorong ukuran 100 sentimeter.

”Saluran itu merupakan pembuangan akhir sehingga diper-lukan ruang yang besar untuk menghindari banjir disaat musim penghujan,” jelas Ridwan.

Panjang pembuangan saluran yangakandibuatdiupayakandalam ukuran pendek untuk menghindari terjadinya kebuntuan. Misalnya model pembuangan yang berada pada bagian kiri anjungan Bugis Makassar yang dibuat dengan konsep lurus atau tak ada belokan. Lain halnya pada saluran bagian kanan. Sebab, dilokasi itu ada dua saluran yang berdekatan sehingga Pemkot Makassar akan menyambung dua saluran itu sehingga proses pembuangan langsung ke Pantai Losari nantinya hanya satu saluran. Dengan demikian, nantinya hanya ada dua saluran pembuangan akhir yang langsung ke Pantai Losari.

”Kami sengaja menggunakan gorong-gorong yang berdiameter besar agar air dapat mengalir dengan cepat. Selain itu, diusahakan pembuangan model lurus untuk menghindari adanya tumpukan sampah,” papar Ridwan.

Mengenai anggaran, pembuatan saluran itu merupakan satu paket dengan penimbunan yang dilakukan oleh Pemkot Makassar.Total anggaran tersebut mencapai miliaran rupiah. ”Pada tahun ini, khusus pelataran Bugis Makassar dapat diselesaikan sedangkan pelataran Toraja masih sementara dalam pekerjaan,” pungkas Ridwan. (mulyadi abdillah)

Hal itu disampaikan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) usai bersilaturahmi dengan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Kantor MUI Jl. Proklamasi Jakarta 16 Juni 2009.
Sekretaris Umum MUI Drs. H. M. Ichwan Sam yang mendampingi Menkes kepada wartawan menyatakan, dalam silaturahmi tersebut dari MUI hadir jajaran Pimpinan Harian, unsur Komisi Fatwa dan unsur Lembaga Pengkajian POM MUI.

Menurut Drs. H.M. Ichwan Sam, kedatangan Menkes ke MUI adalah untuk bersilaturahmi dan menyamakan persepsi tentang beberapa hal khususnya masalah vaksin meningitis yang diwajibkan oleh Pemerintah Saudi Arabia bagi seluruh jemaah calon haji dan umrah. Selain itu, antara Depkes dengan MUI sudah sejak lama bekerja sama dan akan terus berlanjut.

MUI akan menangani vaksin meningitis secara hati-hati, secara ikhtiar agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena hakekatnya baik MUI maupun Depkes memiliki tugas masing-masing dan sama-sama untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, ujar Drs. H.M Ichwan Sam.

Hal-hal yang berkaitan dengan vaksin meningitis, ujar H.M. Ichwan Sam, MUI masih akan mengadakan rapat untuk menentukan Fatwanya terhadap vaksin meningitis yang akan digunakan umat Islam pada musim haji yang akan datang. Mengapa MUI mengambil keputusan seperti itu, karena di dalam berfatwa prinsipnya perlu berhati-hati untuk menjaga umat dari kemungkinan menggunakan zat-zat yang haram. MUI sedang menunggu balasan surat dari Pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan penjelasan mengenai kewajiban pemberian vaksin meningitis.

Menjawab pertanyaan wartawan, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) menegaskan ketentuan pemberian vaksin bagi calon jemaah haji dan umroh adalah dari Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mengharuskan setiap orang yang akan menjalani ibadah haji dan umrah maupun pekerja musiman diberi suntikan vaksin meningitis. Kalau tidak disuntik, maka dia tidak akan mendapat visa, ujar Menkes.

Tentang fungsi vaksin meningitis, Menkes menegaskan, pemberian vaksin meningitis manfaatnya untuk mencegah jangan sampai tertular meningitis apabila ada salah satu atau beberapa jemaah yang bersama-sama melakukan ibadah haji menderita meningitis. Karena penyakit meningitis itu mematikan, ujar Menkes.

Tentang informasi bahwa Malaysia telah memproduksi vaksin meningitis yang bebas dari unsur porcein, Menkes Dr. Siti Fadilah telah mendapatkan informasi langsung dari salah seorang Direktur Lembaga Halal Malaysia ( Direktur Sijjil) Tn. Zainal Abidin Bin Jaffar yang menyatakan sampai saat ini Malaysia belum bisa memproduksi vaksin meningitis sendiri. Malaysia menggunakan vaksin yang sama dengan vaksin yang digunakan oleh Indonesia maupun negara-negara Islam lainnya.

Di waktu-waktu mendatang, Indonesia berupaya untuk dapat memproduksi vaksin meningitis sendiri. Karena Indonesia sudah berpengalaman memproduksi vaksin-vaksin untuk imunisasi dasar seperti BCG, DPT dan Polio bahkan vaksin tersebut sudah diekspor ke berbagai negara dan 35% kebutuhan vaksin dunia dipasok dari Indonesia.

Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, Y. M. Nguyen Tan Dung dalam pidato pembukaannya mengatakan bahwa ditengah krisis ekonomi yang melanda dunia, merupakan tantangan baru bagi negara anggota ASEAN dapat memfokuskan kerjasama.

Pada pertemuan tersebut masing-masing ketua delegasi menyampaikan srategi dan kebijakan yang dilakukan negaranya dalam menanggulangi kemiskinan dalam konteks krisis ekonomi. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan didampingi pejabat dari instansi terkait menyampaikan mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Departemen Pekerjaan Umum sendiri diwakili oleh Direktur Pengembangan Permukiman dan Kasubdit Perencanaan Teknis dan Pengaturan Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya.

Program PNPM Mandiri mendapat apresiasi dari delegasi Singapura sebagai salah satu contoh kebijakan yang dipandang cukup efektif dalam pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan termasuk menanggulangi krisis ekonomi.

Disamping pertemuan tingkat menteri negara anggota ASEAN, juga dilakukan pertemuan delegasi negara anggota ASEAN dengan China, Korea dan Jepang atau yang dikenal sebagai ASEAN Plus Three. Ketiga negara tersebut juga menyampaikan pentingnya kerjasama dan siap bekerjasama dengan ASEAN dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan serta mengembangkan upaya efektif menanggulangi krisis ekonomi global. Pertemuan AMRDPE selanjutnya akan diselenggarakan di Brunei Darussalam pada tahun 2011. (gt)

Hal itu disampaikan Direktur Corruption Information Center, Firman Hakim saat dimintai tanggapan tentang banyaknya unjuk rasa meminta perbaikan jalan di Provinsi Banten. Menurutnya, kerusakan jalan memang disebabkan oleh ketidakpatuhan dalam pemerintah menjalankan regulasi yang sudah ada.

Sebagai contoh, kata Firman, adalah maraknya angkutan barang dengan muatan yang melebihi ketentuan melintasi berbagai jalur di Banten dengan bebas. Akibatnya, meski diperbaiki setiap tahun, kondisi jalan tidak akan pernah menjadi baik, karena kendaraan yang melintasinya melebihi batas kemampuan jalan itu sendiri.

Menurut Firman, seharusnya hal itu tidak perlu terjadi bila Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten, menegakkan aturan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan tentang kebijakan Road Map to Zero Overloading. “Dalam SK bernomor Aj.403/1/10 phb tahun 2008 itu, disebutkan, dalam rangka pengendalian kelebihan muatan angkutan barang yang merupakan salah satu factor penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas, kemacetan dan kerusakan jalan, sejak bulan Maret 2006 Departemen Perhubungan telah menetapkan kebijakan Road Map to Zero Overloading dengan target pada bulan Januari 2009 kelebihan muatan angkutan batang di jalan adalah 0 persen dari jumlah Berat yang diijinkan (JBI),” kata Firman mengutip SK Menhub.

Sayangnya, beberapa kalo coba ditemui, Kepala Dishubkominfo Provinsi Banten, Harry Purwanto selalu tidak berada di tempat. Sekretarisnya, menyatakan Harry sedang menjalankan dinas luar. (ZAL/IKA)

Samanhudi meminta agar dunia pendidikan lebih diperhatikan karena saat ini kondisi dunia pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Pandeglang yang nota bene sebagai landasan untuk meningkatkan sumberdaya manusia masih jauh tertinggal di banding dengan negara lain.

Lebih lanjut lagi ketua PGRI Kabupaten Pandeglang ini juga meminta agar kesejahteraan guru lebih ditingkatkan, karena nasib para guru saat ini masih belum bisa dikatakan sejahtera, apalagi guru-guru yang berada di daerah terpencil.

“Kami yang berada didaerah sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk lebih memperhatikan dunia pendidikan, mengingat arti penting pendidikan, dan perhatian terhadap guru agar lebih di tingkatkan,” katanya.

Sementara itu budiono menjawab permintaan tersebut bahwa bila dirinya terpilih kelak, pemerintah siap bekerja untuk rakyat dan memenuhi janji-janji yang pernah diucapkan. “Dunia pendidikan itu sangat penting, untuk itu kita harus lebih memperhatikannya, pemerintah akan melanjutkan dan memperhatikan dunia pendidikan di Indonesia, saat ini sejumlah program sudah di luncurkan pemerintah diantaranya wajar dikdas dengan program sekolah gratis,” tandas Budiono.

Selanjutnya, Budiono yang terus didampingi Bupati Pandeglang melakukan shalat Ashar di masjid agung Ar-Rahman. Kedatangan calon orang nomor dua di Indonesia ini disambut layaknya Budiono sudah menjabat sebagai Wapres. Selain pengawalan yang ekstra ketat, selama dua jam lalulintas di pusat kota Pandeglang pun tertutup untuk umum. Kondisi ini menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan karena ada pengalihan arus lalulintas.

Sebelumnya dialog ini di gelar di aula PKPRI kabupaten Pandeglang yang dipandu Rizal Malarangeng, Budiono ditanya berbagai hal oleh peserta. Di antaranya soal isu Budiono penganut aliran neoliberalisme yang pertanyaannya dilontarkan oleh Muzizatullah, pengurus Gerakan Pro SBY (GPS). Ditanya soal ini, mantan Gubernur Bank Indonesia menyatakan bangsa Indonesia tidak peru risau. Soalnya, Neolib menurut Budiono merupakan konsep ekonomi yang berlaku di Amerika Serikat buah dari pertentangan antara Partrai Demokrat dan Republik.

“Tidak ada bukti saya selaku pakar ekonomi selama ini mengartikan faham neolib. Saya tetap berpinsip ekonomi Indonesua adalah ekonomi kerakyatan yang juga keterlibatan pemerintah didalamnya sangat besar,” katanya.

“Kalaupun benar Indonesia menganut faham neolib mungkin investasi di Negara kita akan sangat memikat para pemilik modal. Kenyataannya Negara kita sampai saat ini masih rangking terakhir Negara tujuan investasi karena memang sistem ekonominya yang berbasis kerakyatan,” pungkasnya.

Dalam dialog, Budiono juga dimintai bantuan agar jika kelak terpilih memperhatikan pendidikan agama Islam di Pandeglang. Pasalnya, menurut salah seorang ulama Pandeglang KH Encep Munajat pendidikan Agama di Kota Santri masih jauh tertinggal oleh daerah lain.

“Kami memohon agar pondok pesantren diperhatikan Pak dan ustad-ustadnya digaji,” harap KH Encep yang kemudian permintaannya disanggupi Budiono. “Pendidikan pesantren sangat penting. Doakan saya dan Pak SBY di Pilres kali ini berhasil dan bisa meralisasikan keinginan pemuka agama di Pandeglang,” Budiono menjawab.

Ilham berharap, Ranperda IASmo Bebas yang sudah diserahkan ke legislatif, dibahas secepatnya dan akhir Juni atau awal Juli Ranperda tersebut sudah bisa ditetapkan menjadi Perda.

Ilham mengaku ia tidak ingin terburu-buru mewujudkan program IASmo Bebas karena ia bersama wakilnya, Supomo tidak ingin memaksakan tapi anggarannya bermasalah.

“Kalau misalnya sebanyak 1.000 KTP yang terdaftar digratiskan yang nilainya Rp 25 juta, lantas tidak ada Perda-nya, tentu itu akan menjadi temuan lagi dalam penggunaan anggaran. Hal seperti itu yang perlu dihindari,” kata Ilham yang meminta masyarakat untuk bersabar.

Pada 8 Juni lalu walikota telah menyerahkan tiga Ranperda ke DPRD tentang IASmo Bebas masing-masing Ranperda Administrasi Kkependudukan, Ranperda Pemakaman dan Mobil Jenazah serta Ranperda Bebas Biaya Persalinan. Selanjutnya, pekan depan, Pemkot kembali akan menyerahkan satu Ranperda lagi yakni Ranperda Bebas Bantuan Hukum. (bkm)

Dari jumlah tersebut, sekira 10 persen atau 10.300 orang di antaranya berada di Makassar. Rata-rata pengguna narkoba antara usia 10-59 tahun. Pertemuan yang digelar di ruang kerja Wagub Sulsel itu sekaligus membahas antisipasi dan penanganan terhadap pengguna narkoba.

Salah satu penanganan dan upaya pengurangan angka pengguna narkoba di Sulsel, kata Agus, melalui penyediaan ruang terapi dan rehabilitasi. Fasilitas penanganan pengguna narkoba yang sudah ada di RS Dadi akan direhabilitasi.

Selain itu, juga akan dilakukan penambahan ruang perawatan dan terapi pengguna narkoba. Jumlah ruang terapi dan rehabilitasi pengguna narkoba di RS Dadi yang ada saat ini hanya 24 kamar.

Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokoler Pemprov Sulsel, MHB Ambarala, mengatakan, pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan peninjauan ke RS Dadi yang dijadwalkan Rabu, 17 Juni.

“Peninjauan itu sekaligus mengevaluasi kelayakan ruang terapi dan rehabilitasi pengguna narkoba yang ada,” tandasnya. (rif)

Sebanyak 18 negara kelompok Cairns akan menghadiri pertemuan di Bali pada 7-9 Juni 2009 mendatang sebagai kelompok yang memperjuangkan aturan perdagangan multilateral yang seimbang guna mendorong penyelesaian perundingan putaran Doha yang telah berlangsung selama tujuh tahun.

“Yang terpenting adalah memulai kembali proses pembahasan karena selama ini stop, kita akan mulai membuka dari titik Desember 2008 lalu dan tidak melihat kebelakang yang sudah dicapai tapi apa yang belum,” ujar Mendag di Jakarta, Jumat (5/6).

Pembahasan putaran Doha mulai terhenti sejak Desember 2008 sehingga Cairns grup berupaya memulai kembali pembahasan dengan tetap memperjuangkan dihapuskannya subsidi pertanian dan subsidi ekspor produk pertanian yang telah mendistorsi harga dunia.

“Mungkin tidak ada kesepakatan tapi bagaimana kita bisa memulai kembali, dan ini sinyal positif yang menunjukan political will, minimal kesepakatan memulai suatu proses dengan agenda atau roadmap kedepan,” ungkap Mari.

Dengan adanya subsidi pertanian dan subsidi ekspor produk pertanian oleh negara-negara maju, menyebabkan harga perdagangan dunia menjadi lebih rendah atau tidak seimbang sehingga para petani di negara berkembang tidak memperoleh harga yang layak.

Menurut Mendag, dimulai pembahasan oleh kelompok Cairns dapat menjadi masukan peradagangan dunia atau G20 karena kelompok Cairns merupakan negara-negara yang memegang peranan penting dalam ekspor pertanian.

“Kita jangan memiliki harapan yang terlalu tinggi untuk cepat menyelesaikan putaran Doha, karena tentunya ada proses multilateral yang harus selalu kita kembalikan ke Jeneva (G20),” tegas Mendag.

Lebih lanjut, Mendag menjelaskan, jika perundingan putaran Doha terselesaikan maka akan berdampak positif bagi proses revitalisasi pertanian yang tengah dilakukan Indonesia.

“Tapi kalau kita sudah memiliki level efisiensi dalam produk pertanian tentunya pasti bisa ekspor, jadi ini melihat kedepan potensial produk ekspor pertanian kita,” papar Mendag.

Ditempat yang sama, Dita Besar RI untuk Jeneva, J Widodo mengatakan, data Bank Dunia menunjukan subsidi yang dilakukan oleh negara-negara maju tersebut telah menekan biaya hingga 17 miliar dolar AS pertahun bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

“Jika subsidi ini dihapuskan maka income bagi negara-negara berkembang akan mencapai 300 miliar dolar AS,” kata Widodo. (*)